Home > Berita & Event > Media Workshop BPJS Kesehatan, Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru
Media Workshop BPJS Kesehatan, Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru
Admin - September 25, 2024

Jakarta, (25/9/2024) – BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop bertajuk “Potret Satu 

Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN 

pada Pemerintahan Baru.” Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan 

pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN), Rabu (25/9). 

"Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah 

terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara 

dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade. Jika 

dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun 

untuk mencapainya,” ungkap Ghufron. 

Ghufron juga menjelaskan, dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan 

terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 

fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). BPJS Kesehatan juga memperluas layanan 

kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah 

Tertinggal, Terdepan, dan Terluar  

"Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 

606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini 

membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh 

JKN,” tambahnya. 

Inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan layanan, Ghufron menuturkan melalui Aplikasi Mobile 

JKN memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari 

informasi. Hal ini sejalan dengant transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan 

layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN. 

“Keberhasilan Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem 

penyelenggaraan Program JKN. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia. Tak 

hanya itu, organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan 

International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model 

dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global. Pada Maret 2024, ISSA bahkan 

menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS 

Kesehatan sebagai tuan rumah,” ujar Ghufron. 

Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis 

untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Ghufron menjelaskan bahwa melalui penguatan 

cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama 

erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.  

“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit 

berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 

triliun. Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar menyosialisasikan skrining 

kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terang 

Ghufron. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan bahwa capaian UHC melalui 

Program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun. 

Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi 

prioritas.  

“Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya 

berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara. 

Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mendukung dan 

menyukseskan penyelenggaraan Program JKN," ucap Hasan.  

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan 

tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa. Ia 

juga menuturkan bahwa kontribusi berbagai pihak memainkan peran penting dalam ekosistem JKN. 

"Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar 

kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal," ungkapnya. 

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono menekankan pentingnya untuk 

memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN. Menurutnya, hal ini penting untuk 

diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.  

"Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari 

berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program," kata Nunung. 

Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya 

kolaborasi dengan stakeholder. Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, 

dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan 

kesinambungan iuran. 

“Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga 

keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah 

pemerintahan yang baru. Namun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin 

mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan 

penyelenggaraan Program JKN,” ujar Timboel. 

 

Informasi lebih lanjut hubungi:  

Kedeputian Bidang Komunikasi Organisasi    

BPJS Kesehatan Kantor Pusat   

humas@bpjs-kesehatan.go.id  

Website :www.bpjs-kesehatan.go.id